MAP – MURUNG RAYA – Rencana pembentukan perusahaan daerah berbentuk Perseroan Daerah (Perseroda) di Kabupaten Murung Raya menjadi sorotan tajam di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hingga saat ini, belum ada kesepakatan bulat terkait inisiatif tersebut. Kamis (19/06/2025).
Sejumlah anggota dewan menilai bahwa penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, bukan pada sektor usaha yang dinilai memiliki risiko tinggi.Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Murung Raya, Tuti Marheni, SE., menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.
“Kita semua sepakat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan, dan pembentukan Perseroda bisa menjadi salah satu instrumennya. Namun, kami tidak setuju jika jenis usaha yang dipilih justru memerlukan modal besar dan berisiko tinggi, seperti pertambangan,” ujar Tuti, legislator dari Fraksi NasDem, Kamis (12/6/2025).
“Menurutnya, kehati-hatian dalam menentukan sektor usaha yang akan dijalankan sangat krusial agar tidak menjadi beban APBD maupun menimbulkan persoalan baru di masa depan.Tuti juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kajian kelayakan secara menyeluruh, termasuk analisis risiko dan skema pendanaan, sebelum melangkah lebih jauh dalam pembentukan Perseroda.
“Yang kita inginkan adalah kebijakan yang bijak dan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.DPRD Murung Raya dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan lebih mendalam terkait rencana ini dalam waktu dekat, sebelum memutuskan sikap final terhadap pembentukan Perseroda.” (Red).
